Skip to main content

Sejarah Lahirnya Pemerintahan Orde Baru




Setelah kejadian G-30-S/PKI berhasil ditumpas, terjadi berbagai demonstrasi menuntut pembubaran PKI beserta ormasnya dan juga menuntut tokoh-tokoh PKI harus diadili. Pada tanggal 14 Oktober1965 diangkat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat, bersamaan dengan itu juga dilakukan upaya penumpasan terhadap unsur-unsur PKI.

Untuk menumpas pendukung PKI dibentuk berbagai kesatuan seperti Front Pancasila yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat seperti partai politik, organisasi massa, perorangan, pemuda, mahasiswa, pelajar dan kaum wanita. Mereka kemudian mengadakan demonstrasi di jalan-jalan pada 8 Januari 1966 menuju Gedung Sekretariat Negara.

Pada tanggal 12 Januari 1966 kesatuan aksi Front Pancasila berkumpul di halaman gedung DPR GR mengajukan tri tuntutan rakyat (tritura) yang berupa pembubaran PKI beserta ormasnya, pembersihan kabinet dwikora dari unsur PKI dan penurunan harga barang. Pada tanggal 21 Februari 1966 presiden mengumumkan perubahan kabinet namun tak memuaskan hati rakyat Indonesia karena tokoh-tokoh G-30-S/PKI berada di dalam kabinet yang dikenal dengan kabinet Seratus Menteri. 

[ads-post]

Pada 24 februari 1966 saat pelantikan kabinet terjadi demonstrasi yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia, Arief Rachman Hakim. Sementara itu terjadi perbedaan pendapat diantara presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto, letjen Soeharto berpendapat bahwa satu-satunya langkah mengatasi krisis dalam negeri ialah menumpas PKI beserta antek-anteknya.

Sedangkan presiden Soekarno berpendapat bahwa pembubaran PKI mustahil dilakukan karena akan menimbulkan interkonsistensi terhadap pelaksanaan prinsip Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) yang telah menjadi dasar pemikiran politik Indonesia saat itu.

Pada tanggal 10 Maret 1966 presiden soekarno mengadakan pertemuan terhadap berbagai partai politik seperti PSII, NU, PNI dll, Soekarno mendesak agar partai-partai politik menolak berbagai tuntutan demostrasi mengenai tritura, namun partai politik yang saat itu hadir tak setuju dengan desakan presiden Soekarno teruma tentang pembubaran PKI. Pada 11 Maret 1966, presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto.

Surat tersebut berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi masalah-masalah keamanan dan krisis politik yang terjadi pada saat itu. Surat lebih dikenal dengan istilah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Supersemar memerintahkan kepada letjen Soeharto agar mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan dan kestabilan jalannya pemerintahan serta menjamin keselamatan pribadi dari kewibawaan presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandatari MPR demi keutuhan bangsa dan negara.

Namun sayangnya surat perintah ini hingga sekarang merupakan hal yang penuh kontroversi. Bukti fisik asli surat tersebut hingga sekarang belum diketahui keberadannya. Sulitnya komunikasi dan terbatasnya akses informasi saat itu menjadikan bagian sejarah ini sebagai sesuatu yang masih penuh tanda tanya hingga sekarang.

Salam dari Terketik : Terima kasih sudah berkunjung di website ini. Terketik berkomitmen untuk memberikan artikel terbaik dan selalu update dengan informasi terbaru. Kami akan sangat senang apabila Anda turut membantu mengembangkan website ini dengan cara like FANSPAGE FACEBOOK, subscribe kami di YOUTUBE atau share artikel ini untuk bisa menjangkau lebih banyak pembaca. Terima kasih
Himbauan Berkomentar: Silahkan berkomentar dengan sopan, apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, apabila ingin berkomunikasi lebih jauh, promosi atau kerja sama silahkan email ke lionitalestari@gmail.com dan kami siap membantu.
Buka Komentar
Tutup Komentar